Kemendikbud Dukung Gerakan Penghematan Nasional

Jakarta, Kemendikbud --- Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan gerakan penghematan nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun telah menerima surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran itu, seluruh aparatur negara diinstruksikan untuk melakukan penghematan, mulai dari penggunaan listrik, perjalanan dinas, hingga penggunaan produksi lokal. Untuk memastikan gerakan ini berjalan dengan baik, pimpinan instansi wajib melakukan evaluasi di lingkungannya secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PANRB.

Beberapa bentuk penghematan yang tercantum dalam surat edaran antara lain penghematan dalam menggunakan pendingin ruangan dengan mengatur suhu paling rendah 24 derajat celcius, membatasai kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan ruang rapat kantor dan pengaturan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.

Selain itu, untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/atau buah-buahan produksi dalam negeri. (Desliana Maulipaksi/sumber: portal kemdikbud/pengunggah: Erika Hutapea)

 

 

LKP Pasok Tenaga Terampil Dunia Usaha

DEMAK – Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Demak siap memasok tenaga terampil untuk dunia usaha. Sejauh ini, apa yang dibutuhkan perusahaan kerap tidak sesuai dengan kompetensi tenaga kerja.

‘’Ini terjadi akibat pendidikan yang dijalani tidak nyambung dengan pekerjaan yang dibutuhkan tersebut,’’ ungkap Direktur LKP Belva, Sulikah di sela sosialisasi dan seminar pilot project program peningkatan kinerja penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha hasil kerja sama LKP Belva, LKP Bina Siswa Mandiri, LKP Tunas Bangsa dan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di ruang Bina Praja, Pendapa Kabupaten, kemarin.

Acara itu dibuka langsung Bupati Dachirin Said. Menurut Sulikah, ratusan LKP di Kota Wali selama ini berperan penting dalam membentuk SDM untuk dunia kerja.

‘’Hanya saja, belum adanya penyelarasan pendidikan membuat tenaga termpil ini kesulitan dalam mengakses dunia kerja. Dampaknya, pengangguran masih saja terjadi lantaran ada kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.’’

Kompeten

Dia mencontohkan, adanya hotel di Demak tenaga kerjanya justru dari luar daerah. Karena itu, LKP menuntut kebijakan pemerintah bisa terhubung dan menyentuh langsung dengan pendidikan siswa disekolah. ‘’Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pendidikan,’’ katanya.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muslih mengatakan, produktivitas dunia usaha masih rendah karena kompetensi tenaga kerja yang juga tidak sesuai pendidikannya. Dia mengatakan, kompetensi dibangun dari pendidikan yang baik.

‘’Kita harus tahu bahwa banyaknya pengangguran justru dari kalangan terdidik. Mereka sulit terserap kerja di perusahaan atau lingkungan kerja yang lain karena tidak kompeten,’’ jelasnya. (H1-64)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/lkppasok-tenaga-terampil-dunia-usaha/

Pentingnya Pendidikan Nonformal dan Informal Bagi Masyarakat

Jakarta-PAUDNI. “Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang lebih banyak diselenggarakan masyarakat,” tutur Sekretaris Ditjen PAUDNI Ella Yulaelawati saat memberikan sambutan  pada pameran dan seminar yang diselenggarakan oleh Komunitas Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) DKI Jakarta (29/10).

Sedangkan pendidikan informal lebih banyak diselenggarakan oleh keluarga. Untuk itu   pemerintah telah membuat  regulasi melalui Peraturan Mendikbud mengenai satuan pendidikan Nonformal. 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan   satuan pendidikan Nonformal  meliputi    Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kelompok belajar yang  didalamnya  ada komunitas sekolah rumah, Majelis Ta’lim, dan satuan  pendidikan Nonformal sejenis. Seperti  rumah pintar, Balai Belajar Bersama, bimbingan belajar dan satuan pendidikan Nonformal sejenis lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk itulah, Ella juga  berharap  kepada Dinas Pendidikan  di daerah   untuk memberikan izin operasional  bagi  penyelenggara  komunitas sekolah rumah , rumah pintar dan belajar bersama. Hal ini perlu dilakukan  agar pemerintah tidak  dipersoalkan karena melakukan pembiaran  terhadap satuan pendidikan yang  dianggap ilegal. “Jangan sampai kita  membiarkan tanpa pengaturan”, tandas Ella.

Terkait dengan perizinan tersebut,  lanjut Ella,  pemerintah juga telah membuat   peraturan mengenai    pendirian satuan pendidikan Nonformal dan Informal.  Ia juga  mengharapkan  perizinan operasional  satuan pendidikan anak usia dini  agar lebih di tata kembali. Ia mencontohkan  satuan PAUD bukan hanya TK saja,   tapi ada taman penitipan anak, kelompok bermain dan  ada satuan PAUD sejenis. Jadi  kalau ada sekolah/ lembaga yang juga menyelenggarakan kelompok  bermain misalnya selain TK  harus memiliki izin  kelompok bermain tersendiri.  “Kami sangat menghargai upaya-upaya masyarakat,  tapi kita juga perlu mengatur regulasi dan melayaninya,”tandas  Ella.

Sekedar mengingatkan,  kata Ellla,   beberapa waktu lalu  Indonesia telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar international bertajuk Pendidikan untuk Pembangunan  Berkelanjutan.    Hasilnya, berupa pernyataan  Jakarta tentang bagaimana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan satuan pendidikan Nonformal berperan dalam pembangunan berkelanjutan.

Ella  bersyukur,  dunia international  memberikan apresiasi terhadap  PKBM di Indonesia yang  memiliki  kebertahanannya yang sangat tinggi.  Artinya     ada  atau tidak  bantuan  dari pemerintah, kegiatan  PKBM tetap berjalan.  “Karena itulah  kami diminta untuk  bicara di Nagoya, Jepang  untuk menunjukan pada dunia bahwa  PKBM di Indonesia  bisa berjalan meski  tanpa bantuan dari pemerintah,”kata Ella.

Selain itu lanjut Ella,  Indonesia  pada tahun 2012 lalu juga  mendapat  penghargaan King Sejong  aras keberhasilnnya  mengentaskan  buta aksara.  Karena itulah   kata Ella,   pasca  tahun  2015  nanti tidak  lagi  pendidikan untuk semua,  tetapi belajar  sepanjang hayat untuk semua. “Artinya kita juga harus memperhatikan  para Lansia.  Karena itu  kegiatan untuk Lansia  juga perlu direncanakan. (Bambang/ Teguh)

sumber : http://paudni.kemdiknas.go.id/berita/5859.html

 

Selamat Hari Pahlawan "Pahlawanku Idolaku"

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) peringati hari pahlawan 10 November dengan mengusung tema besar ‘Pahlawanku Idolaku’ di kantor Kemendikbud Senin (10/11/2014). Tema tersebut dimaksudkan untuk menggugah semangat kepahlawanan sebagai ukuran nilai, baik sebagai contoh yang baik, maupun sebagai figur yang bisa ditiru dalam pencarian jati diri penerus bangsa.

Peringatan yang dilakukan dengan upacara bendera tersebut, dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dikmen) Achmad Jazidie. “NKRI tidak akan bisa berdiri menjadi negara yang merdeka berdaulat dan terhormat seperti saat ini, tanpa perjuangan para pejuang, pendiri bangsa, dan pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, pikiran serta hartanya” ujarnya pada saat membacakan sambutan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan yang sama Jazidie menjelaskan, diperlukannya rasa kesetiakawanan dan kepekaan sosial maupun batin dalam menjaga ikatan persatuan bangsa indonesia. Selain itu peringatan hari pahlawan diharapkan bisa mengingatkan kita tentang seberapa besar perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam menghadapi penjajahan dan ketertindasan akibat kolonialisme dan imperialisme.

Jazidie menegaskan, hari pahlawan ini harus dimaknai dengan usaha kita menjaga dan mewujudkan tindakan serta pengorbanan seperti yang dicontohkan para pahlawan, tidak hanya sekedar ungkapan saja. Selain itu harus dijadikan sebagai kekuatan moral yang dapat diterapkan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia pada masa kini dan mendatang.

“Tema Pahlawanku Idolaku diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Selain itu semangat juang dan semangat kebangsaan para pahlawan bisa selalu ada dan tertanam di hati setia insan indonesia dan menjadi kebanggaan atau idola sepanjang masa,” ujar Jazidie menutup sambutannya. (Harriswara Akeda)

http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3447

Muhammad Nuh: Keaksaraan Sosial harus ditingkatkan

Kendari-PAUDNI. Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke 49 tahun 2014 diselenggarakan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung meriah. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan acara puncak HAI ke 49. Seperti Pameran, Rakor Evaluasi Capaian Program Dikmas, Festival TBM, Gebyar PAUD Provinsi Sultra dan Rakor Bunda PAUD. Sebelumnya serangkaian kegiatan juga telah dilaksanakan. Seperti lomba peserta didik keaksaraan, lomba publikasi bagi wartawan dan umum tentang keaksaraan, seleksi penghargaan dan anugerah aksara bagi kepala daerah dan  penilaian kinerja SKB berprestasi, serta Taman Bacaan Kreatif.

Peringatan HAI ke 49 diakhiri dengan upacara puncak Peringatan HAI ke 49 yang selenggarakan pada 20 September 2014.  Acara yang dipusatkan di alun-alun Kompleks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara itu dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayan, Muhammad Nuh, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Anggota DPR sekaligus Duta Aksara, Nur Komar dan para Gubernur dan Bupati  serta Walikota penerima penghargaan Anugerah Aksara 2014.

Tidak ketinggalan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut memeriahkan upacara puncak HAI ke 49 tersebut. Seperti Plt. Dirjen PAUDNI,  Hamid Muhammad, Sekretaris Ditjen PAUDNI, Ella Yulaelawati Rumindasari, MA, Ph.D, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dr Wartanto, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Muslikh, SH dan Direktur Pembinaan PAUD, Dr. Erman Syamsuddin, serta Inspektur I, Ibu Karya Ningsih.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menyerahkan penghargaan  “Anugerah Aksara  2014”  kepada tiga Gubenur dan sembilan Bupati serta satu Walikota. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan keberhasilannya dalam upaya mengentaskan buta aksara di daerahnya.

Selain itu Muhammad Nuh juga memberikan penghargaan bagi para pemenang lomba dan penyerahan secara simbolis buku kurikulum 2013 kepada perwakilan  siswa dan guru mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Mendikbud juga menandatangani prasasti lembaga satuan pendidikan formal dan informal.

Saat menyampaikan sambutannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengaku bersyukur atas capaiannya dalam pemberantasan buta aksara. Dalam pandangan Nuh, keaksaraan memegang peranan penting. Sebab tanpa mengenal keaksaraan, tidak mungkin dapat mengembangkan keilmuan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Karena itu Nuh menyarankan agar dilakukan upaya untuk meningkatkan keaksaraaan, baik keaksaraan alfabetik dan numerik. Hanya saja sesuai perkembangan zaman, kata Nuh, keaksaraan tidak cukup hanya keaksaraan  alfabetik dan numerik. Namun harus ditingkatkan  pada keaksaraan informasi  atau keaksaraan sosial. “Keaksaraan sosial  inilah yang harus ditingkatkan,”tegas Nuh.

Pendidikan Menjadi Penggerak Utama

Lebih jauh Muhammad Nuh menjelaskan ada tiga macam penyakit sosial yang kerap menghinggapi masyarakat. Bila suatu masyarakat atau bangsa mengindap penyakit sosial itu akan mengalami kemunduran. Tiga penyakit sosial  itu adalah kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan peradaban. “Siapapun tidak akan bisa menikmati kehidupan ini kalau mereka terjerat tiga penyakit sosial tersebut,”kata Nuh.

Karena itulah, lanjut Nuh, program-program pemerintah baik di pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota selalu ada program utama mengentaskan kemiskinan. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan membangun peradaban di daerahnya.

Terkait penyakit sosial tadi, Nuh mengingatkan pendidikan merupakan “pisau” yang dapat memotong mata rantai tiga penyakit sosial tadi. Artinya jelas Nuh, pendidikan bisa mengentaskan kemiskinan. Pendidikan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan peradaban yang unggul. “Karena itulah kami memberikan apresiasi kepada siapapun yang mempunyai  komitmen dan dedikasi untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan,”kata Nuh. 

Di bagian lain, Nuh juga menjelaskan, kualitas suatu bangsa sangat ditentukan  dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, ada tiga hal yang menentukan, yakni pendidikan, kesehatan dan  pendapatan perkapita. Dari ketiga hal tersebut yang menjadi penggerak utama adalah pendidikan.

Hasil studi Bank Dunia menyebutkan, pendidikan dapat menjadi penggerak utama pendapatan perkapita dan kesehatan. “Saya memberikan penghargaan kalau ada yang terus menerus meningkatkan pendidikan,” kata Nuh.

Menyinggung mengenai persoalan pendidikan selama ini, Nuh menjelaskan ada dua persoalan pendidikan. Yakni persoalan akses dan kualitas. Persoalan akses yang menjadi hambatan adalah status sosial ekonomi masyarakat dan kewilayahannya.

Oleh karena itu lanjut Nuh, program yang ia canangkan adalah memberikan akses secara khusus meski ada hambatan secara sosial ekonomi. Program seperti BOS, Beasiswa, atau Bidik Misi pada dasarnya ingin memberikan akses itu tanpa pandang bulu. “Sebab pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara,” jelas Nuh.  

Meski akses sudah dibangun, lanjut Nuh, mutu pendidikan  tidak bisa ditinggalkan. Ada dua persoalan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yakni kualitas  dan ketersediaan guru serta kurikulum. Karena itu  kedua hal tersebut menjadi agenda utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. “Saya berharap dengan peningkatan guru yang terus dilakukan dan disertai pengembangan kurikulum, tahun demi tahun kualitas pendidikan semakin meningkat,”kata Nuh. (Bambang/HK)

http://paudni.kemdiknas.go.id/berita/5659.html