Jepara, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PP PAUDNI) Regional II Semarang beserta BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) kantor semarang mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi warga belajar kejar paket C SKB Jepara. Kegiatan ini dilaksanakan di SKB Jepara dan diselenggarakan oleh PP PAUDNI Regional II Semarang dan BASARNAS kantor Semarang. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SAR di ikuti oleh Warga belajar Kejar Paket C SKB Jepara, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SAR bagi warga belajar kejar paket C dilaksanakan selama 5 Hari.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SAR dibuka oleh Dr. Ade Kusmiadi Selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PP PAUDNI) Regional II Semarang, Agus Haryono S, S.MBA Selaku Kepala BASARNAS kantor Semarang dan beserta pejabat dilingkungan Kabupaten Jepara.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SAR merupakan tindak lanjut dari MOU antara PP PAUDNI Regional II Semarang dengan BASARNAS Kantor Semarang, sebagai bentuk kemitraan dan kerjasama lintas lembaga dalam rangka saling bersinergi guna mewujudkan hubungan yang baik dalam manfaat dan program kerja.

Dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SAR, Kepala BASARNAS Semarang berpesan “agar kader-kader yang nantinya menerima pendidikan dan pelatihan SAR agar dapat memanfaatkan ilmunya pada lingkungan sekitar dalam merespon sebuah bencana alam secara tepat dan cepat… “

Kepala Pusat PP PAUDNI, Dr. Ade Kusmiadi “mengharapkan agar program yang sangat bermanfaat ini dapat terjalin diseluruh SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) guna membentuk kader-kader SAR”. Ini sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarkat dan lingkungan sekitar.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SAR di latih oleh instruktur dari BASARNAS, mulai dari materi ruang sampai dengan materi lapangan selama 5 hari berturut-turut. (Dedy Haryanto)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) 2015 mulai 1 September-31 Desember. Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ditenggat melakukan pendaftaran dan pengisian e-PUPNS hingga 15 Oktober mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hanjar Basuki pada Sosialisasi E-PUPNS yang digelar di Bekasi, Sabtu (12/9 ). Pada kesempatan tersebut, Hanjar menyebut E-PUPNS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKN untuk menghimpun database Aparatur Sipil Negara yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi. Pendataan ini dilakukan untuk seluruh PNS di semua instansi baik di pusat atau daerah. Aplikasi ini dibangun dengan teknologi berbasis web dan bisa diakses baik lewat personal computer (PC), komputer tablet, serta smartphone melalui alamathttp://pupns.bkn.go.id.

Menyukseskan e-PUPNS 2015, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan SE yang berisi antara lain :

1. Biro Kepegawaian akan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk administrator dan fasilitator.

2. PNS di seluruh instansi di lingkungan Kemdikbud harus sudah mendaftarkan diri dan mengisi data diri dalam e-PUPNS paling lambat 15 Oktober 2015.

3. Verifikasi level 1 di tingkat instansi dan pengiriman berkas pendukung (khusus untuk perubahan data) diterima Biro Kepegawaian paling lambat 2 November 2015. Dokumen harus dilegalisir sebanyak dua rangkap.

WAKTU PENDAFTARAN

Saat ini, kanal registrasi khusus untuk lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum dibuka lantaran beberapa alasan teknis. Ditargetkan, pendaftaran resmi e-PUPNS di lingkungan Kemdikbud bisa dibuka pada pertengahan September.

USER

User aplikasi ini adalah seluruh PNS dan CPNS. Sementara bagi PNS yang sedang diusulkan pensiun atau yang telah menerima SK pensiun tidak berhak melakukan pengisian e-PUPNS.

Sebelum pendaftaran dibuka secara resmi, PNS bisa menyiapkan data pendukung dan melakukan latihan pengisian data secara mandiri di alamat https://epupns-training.bkn.go.id/menu. Data dalam aplikasi pelatihan ini tidak akan berpengaruh pada pengisian data pada aplikasi e-PUPNS yang sesungguhnya (http://pupns.bkn.go.id).

Biro Kepegawaian berharap pelatihan secara mandiri bisa dilakukan, sebab dikhawatirkan tidak ada cukup waktu bagi narasumber dari pusat untuk melakukan sosialisasi di daerah. Buku panduan e-PUPNS juga bisa didownload di http://pupns.bkn.go.id.

VERIFIKATOR

Bersamaan dengan dibukanya pendaftaran resmi, Biro Kepegawaian juga akan memberikan akses kepada pengelola kepegawaian yang telah ditunjuk sebagai verifikator level 1. Personel ini bertugas melakukan verifikasi data yang telah dikirim PNS di instansi masing-masing. Setelah diverifikasi, data akan dikirim ke verifikator level 2. Verifikator level 1 juga bertugas mengirimkan berkas pendukung perubahan data langsung ke Biro Kepegawaian.

SANKSI

Seluruh PNS di lingkungan Kemdikbud diminta untuk bergerak cepat, karena minimnya waktu penyelesaian e-PUPNS. Pegawai yang tidak mendaftarkan diri sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan akan dianggap mengundurkan diri dan tidak akan mendapat layanan kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara. (Astuti Paramita S)

Petunjuk Pengisian PU PNS bisa di unduh disini

Pangandaran, Dalam rangka membangun dan membentuk sosok aparatur Negara yang memiliki watak, karakter, dan profesionalisme, maka Pusat Pengembangan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PP PAUDNI) Regional II Semarang dalam hal ini bagian Tata Usaha Kepegawaian Menyelenggarakan acara Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi Pegawai Internal PP PAUDNI Regional II Semarang. Kegiatan yang dilakukan di Pangandaran Jawa Barat dimulai pada tanggal 11 s/d 14 September 2014. Dalam kegiatan ini peserta di ikuti oleh internal pegawai PP PAUDNI Regional II Semarang dan dibuka secara langsung oleh Kepala Pusat PP PAUDNI Regional II Semarang, Dr. Ade Kusmiadi.

Kegiatan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi Pegawai Interal PP PAUDNI Regional II sangat penting guna membangun karakter Sumber Data Manusia di internal PP PAUDNI, disamping itu kegiatan ini didasari pada filosofi yaitu membentuk manusia yang disiplin, professional, dan visioner, sehingga dititikberatkan pada peningkatan skill, knowledge dan attitude.

Kegiatan ini, dikemas dalam bentuk outbound, tes IQ serta pendekatan diri terhadap alam dan lingkungan. Kegiatan outbound sendiri merupakan bagian dari pengembangan karakter SDM dan peningkatan kerja pegawai, apalagi mengingat bahwa suatu tugas tidak akan mungkin berhasil dilaksanakan tanpa kerjasama dan kerja bersama-sama seluruh tim (Team Work), Karenanya setiap permainan dan kegiatan outbound mengandung pesan masing-masing untuk pengembangan karakter. Permainan yang diadakan mengedepankan kerjasama, kekompakan, ketangkasan, konsentrasi, kecermatan, kreatifitas, inovasi, terobosan-terobosan, kejujuran, disiplin dan kerja keras.

Keberhasilan Pengembangan Pendidikan Anak Usia DIni, Non Formal dan Informal sangat bergantung pada kerjasama dan sinergi yang baik dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan internal Kemdikbud saja namun bisa dengan berbagai pihak untuk saling ber sinergi. Semua tugas tidak akan mampu dilakukan sendiri-sendiri, semua terhitung penting dari yang paling bawah sampai ke pucuk pimpinan. Sekecil apapun kontribusi pegawai, tentu sangat bermanfaat. Jadi hasil kerja dan prestasi PP PAUDNI yang dicapai merupakan hasil bersama. Diharapkan melalui kegiatan ini seluruh pegawai internal PP PAUDNI mampu menetapkan tujuan, sasaran, proses kegiatan dan tolak ukur untuk kerjanya masing-masing sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih efesien, efektif dan produktif.

Adapun karakter yang ingin kita bangun adalah tingkat kepercayaan diri dan optimism tinggi, adaptif, memiliki ketertarikan, keinginantahuan, inisiatif, kreatif, analistis, proaktif, kepekaan, empati, kemampuan, kesabaran, integritas, komitmen, loyal, mandiri, semangat kebersamaan, menjalin jiwa kepemimpinan sebagai wujud dari perpaduan karakter dan fitur. Sehingga karakter atau mindset pegawai senantiasa menjadi aparatur Negara yang amanah dan bertanggung jawab. Dengan demikian kegiatan outbound ini mampu membentuk tim solid, yang mampu bekerjasama dan bekerja bersama-sama, positif saling sinergi, sehingga tugas berat pun menjadi ringan, dan tidak ada lagi sekat-sekat pemikiran baik antar pegawai maupun antar unit kerja Demi Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

(dedy haryanto)

Foto Galery

Ungaran, Permendikbud No 18 tahun 2012 tentang Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PP PAUDNI) menyebutkan bahwa salah satu tugas PP PAUDNI adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan diwilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yakarta, dan Lampung. Pemetaan mutu PAUDNI yang dilakukan oleh PP-PAUDNI Regional II Semarang bertujuan untuk memetakan mutu berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Pada tanggal 7 s/d 9 September 2015 PP PAUDNI Regional II Semarang mengadakan Workshop Hasil Analisis Pemetaan Mutu Program PAUDNI pada tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan secara online berbasis web menggunakan system elektronik. SKB dan BPKB memasukkan data sesuai kondisi yang ada dan PP PAUDNI melakukan verifikasi data guna memastikan kebenaran data yang ada dengan dokumen yang tersedia.

Analisis Hasil Pemetaan Mutu PAUDNI

Kegiatan analisis hasil pemetaan ini dilaksanakan untuk menganalisis hasil pengumpulan data, mengatur urutan data, mengorganisasi dalam suatu pola/kategori dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil penilaian dan catatan lapangan. Fokus analisis dan kesimpulan pemetaan didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian. Hasil pemetaan nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan rekomendasi pengambilan kebijakan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan strategi pembinaan yang tepat untuk meningkatkan mutu program PAUDNI

Diharapkan dengan adanya Workshop Analisis Hasil Pemetaan Mutu ini akan tercapai visi misi tujuan dan program pendidikan di lingkungan Ditjen PAUDNI yang selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan PAUDNI tahun berikutnya. (Dedi)

JAKARTA, PAUD dan DIKMAS.Pemerintah akan meningkatkan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2016. Langkah ini diambil untuk menjamin mutu dan sebagai bagian dari Gerakan Nasional PAUD Berkualitas.

Pada tahun ini Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat telah menyediakan Bantuan Operasional untuk 74.848 lembaga. "Tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan dua kali lipat menjadi sebanyak 158.700 lembaga," ujar Direktur Pembinaan PAUD Ella Yulaelawati, pada acara Gebyar PAUD Provinsi Riau, di Pekanbaru, Minggu (30/8).

Bantuan tersebut akan diberikan bagi lembaga PAUD yg telah berdiri minimal setahun, dan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Bantuan diberikan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7,2 juta pertahun bergantung dari jumlah peserta didik di lembaga PAUD tersebut.

Bantuan Operasional PAUD dapat digunakan untuk beragam keperluan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar.
Antara lain untuk subsidi bantuan keringanan biaya pendaftaran peserta didik kurang mampu, biaya pembelian buku bacaan, alat permainan edukatif, dan keperluan lain yang terkait dengan pembelajaran.

"Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam memasukkan anaknya ke lembaga PAUD adalah keterbatasan ekonomi. Bantuan Operasional PAUD kami harap dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut," ujar Ella.

Pemberian Bantuan Operasional juga menjadi salah satu strategi dalam membangun lembaga PAUD yang berkualitas. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada akhir 2014 jumlah lembaga PAUD di Indonesia telah mencapai lebih dari 188 ribu. "Namun sebagian belum memenuhi standar PAUD dan masih perlu dibenahi kualitasnya," ucap Ella.

Membangun PAUD yang berkualitas sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan komitmen internasional. Kian banyak penelitian yang mengungkapkan pentingnya PAUD berkualitas untuk pengembangan karakter dan masa depan anak.

Ella mengutip hasil penelitian James Heckmen, peraih nobel ekonomi dari Universitas Chicago, menyebutkan bahwa imbal hasil investasi pada pendidikan usia dini sangat besar dibanding jenjang pendidikan lain. "Heckmen menyebut bahwa investasi sebesar 1 USD pada PAUD yg berkualitas akan memeroleh imbal hasil sebesar 7 USD," kutip Ella.

PAUD berkualitas berarti tersedianya tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi tumbuh kembang serta belajar anak. PAUD berkualitas juga bercirikan memiliki pendidik yang kompeten. "Bila seluruh anak mendapat PAUD yang berkualitas, ini akan menjadi titik awal yang cerah dan modal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih gemilang," ucap Ella.

(Yohan Rubiyantoro/HK)

Salinan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta lampirannya :

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

JAKARTA, PAUD dan DIKMAS.Pendidikan keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh masyarakat wajib terlibat dalam program pendidikan tersebut. Pendidikan keluarga atau pendidikan keorangtuaan (parenting education) sejatinya tidak hanya menjadi kewenangan satu kementerian atau lembaga.

Hal tersebut ditegaskan oleh Hikmat Hardono, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi sejumlah kritik atas pembentukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejumlah pihak menilai direktorat tersebut berpotensi tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lain.

Selama ini memang telah ada sejumlah kementerian/lembaga yang menggelar program berbasis keluarga. Antara lain Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

“Namun dalam hal ini kita tidak bicara kewenangan, tetapi tanggung jawab. Pendidikan keluarga harus menjadi tanggung jawab semua, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk ikut mengambil tanggung jawab tersebut,” ujarnya belum lama ini.

Hikmat menuturkan saat ini peran keluarga dalam dunia pendidikan memudar. Banyak orangtua yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan putra-putrinya kepada guru dan sekolah. Padahal, orangtua adalah pendidik utama, dan rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak.

Pudarnya peran keluarga dapat dilihat dari makin berkurangnya waktu kebersamaan antara orangtua dan anak di rumah. Selain itu sejumlah data menunjukkan anak-anak pernah mengalami tindak kekerasan baik di rumah maupun di sekolah.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. Pada tahun 2014 terdapat 5.066 kasus, jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2012 yang sebanyak 3.512 kasus. “Saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan peran orangtua dan keluarga dalam dunia pendidikan,” ucap Hikmat.

(Yohan Rubiyantoro/HK)